Pro Kontra, Pembatasan BBM Bersubsidi
indonesia news 7:15 AM
Setya News - Perbedaan pendapat masih mewarnai pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah pun diminta untuk tegas.
Rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan BBM bersubsidi belum menemui titik terang. Bagai buah simalakama kebijakan ini menjadi sebuah dilema. Di tengah naiknya harga minyak dikhawatirkan implementasinya bisa menimbulkan inflasi. Seiring dengan wacana pembatasan dan menaikkan BBM bersubsidi, kelangkaan minyak di beberapa kota di Tanah Air sudah terjadi akibat ulah spekulan. Terlebih lagi pembatasan yang dijadwalkan 1 April 2011 masih simpang siur.
Sesuai amanat UU No. 10/2010 tentang APBN 2011, pemerintah berperan mengatur pemakaian BBM bersubsidi secara bertahap agar lebih tepat sasaran. Pemerintah pun lantas mengupayakan pembatasan BBM bersubsidi. Alasannya, pemerintah menilai penggunaan BBM bersubsidi selama ini belum tepat sasaran. Penggunaan BBM bersubsidi masih lebih banyak dinikmati dari golongan ekonomi menengah ke atas, sekitar 54 persen. Sehingga subsidi BBM yang diberikan pemerintah bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain, seperti pembangunan infrasruktur.
Untuk melakukan hal tersebut pemerintah mencoba menerapkan pembatasan BBM bersubsidi dengan membatasi kuota penggunaan premium. Dalam hal ini pengguna kenderaan mobil plat hitam dan merah dilarang menggunakan premium dan solar. Para pengguna kendaraan tersebut diarahkan untuk menggunakan pertamax. Seandainya tidak ada penundaan, pembatasan BBM bersubsidi dijadwalkan akan diterapkan di kota Jabodetabek hingga meluas ke seluruh kota di Pulau Jawa.
Namun melihat dinamika krisis di Timur Tengah mengakibatkan pergerakan kenaikan harga minyak dunia menjadi tidak stabil, pembatasan BBM bersubsidi urung dilakukan yang sedianya bulan April 2011. Menurut Menteri Perekonomian Hatta Rajasa kebijakan tersebut ditunda karena kenaikan harga minyak yang tinggi dapat mendorong inflasi dan ketidaksiapan infrastruktur untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Hatta juga menyebutkan kenaikan tersebut bisa mendorong terjadinya inflasi di dalam negeri yang pada Januari 2011 sudah menembus angka 7 persen dibandingkan Januari 2010.
Sebelumnya harga minyak dunia sempat menembus US$119,79 per barel. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), mencapai US$97,11 per barel untuk rata-rata Januari 2011. Sehingga kenaikan ini turut mempengaruhi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah dianggarkan pada APBN 2011 dengan asumsi harga minyak mentah 80 dollar AS per barrel. Sedangkan subsidi BBM pada APBN 2011 ditetapkan sebesar Rp 92,79 triliun, meningkat dari Rp 88,89 triliun pada APBN 2010. Diperkirakan kenaikan 1 dollar akan memberi tekanan 0,8 triliun bagi APBN Indonesia.
Seyogyanya pembatasan BBM ini jadi dilaksanakan, kebijakan ini sangat diperlukan untuk menjaga postur APBN-P dari efek deviasi realisasi volume BBM bersubsidi dari yang ditetapkan. Kuota BBM bersubsidi ditetapkan 38,6 juta kiloliter untuk APBN 2011. Namun jika tidak jadi dilakukan akan membuat anggaran subsidi naik Rp 3 triliun-Rp 5 triliun.
Kemungkinan lain jika pemerintah dan DPR memutuskan untuk menunda kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini adalah turut berdampak kepada naiknya konsumsi BBM subsidi dari alokasi awal 38,5 juta KL di 2011 melonjak menjadi 42,2 juta kiloliter (KL) atau naik sekitar 3 juta KL.
Sementara itu Ketua Tim Kajian Pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Anggito Abimanyu yang telah melakukan kajian tentang kesiapan di tingkat kebijakan maupun tingkat lapangan melihat bulan April sebagai momentum yang tepat karena pada April 2011 akan terjadi deflasi. Kajian yang dilakukan atas permintaan pemerintah dan DPR ini bahkan sudah memiliki beberapa opsi final yang diajukan ke pemerintah setelah dilakukan kalkulasi secara cermat.
Tim ini menawarkan tiga opsi yakni dengan menaikkan harga jual BBM subsidi jenis premium untuk domestik Rp500 per liter serta mengupayakan kestabilan harga jual BBM nonsubsidi hingga pada level kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Indonesia. Opsi terakhir adalah membatasi kuota konsumsi BBM subsidi. Dengan catatan, jika memilih opsi kenaikan harga BBM subsidi, khusus untuk moda transportasi umum tidak ada kenaikan. Selebihnya kendaraan milik pribadi, jenis sepeda motor dan mobil, tetap diberlakukan. Dengan kenaikan BBM bersubsidi Rp500 per liter ditaksir penghematan APBN mencapai Rp15 triliun.
Lebih lanjut Anggito menjelaskan, jika pemerintah dan legislatif memilih opsi menjaga kestabilan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis pertamax, tim yang sudah melakukan survei terhadap aspek daya beli masyarakat, memperhitungkan harga jual kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat sekitar Rp8.000 per liter. Untuk mendukung skema ini perlu didukung dengan penerapan sistem kendali terpusat. Hal ini tidak lain untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian.
Pendapat senada juga dikemukakan Koordinator Tim Kajian Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam. Menurutnya, menaikkan BBM bersubsidi secara bertahap hingga mencapai nilai keekonomiannya dinilai paling realistis dibandingkan opsi lain. Meski kebijakan ini nantinya memicu inflasi dan mendapat resistensi dari masyarakat. “Tapi, itu merupakan ongkos yang harus diambil,” katanya.
Jika dibandingkan dengan harga BBM di negara-negara lain di Asia, BBM di Indonesia lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah. Ia mencontohkan dengan kurs Rp 9.000, harga keekonomian BBM jenis premium di level Rp6.500 sedangkan harga premium saat ini Rp4.500. Artinya, pemerintah harus mensubsidi Rp2.000 per liter. Ditambah dengan 70% konsumsi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Dengan naiknya harga BBM bersubsidi, pemakaian BBM akan semakin efektif dan efisien dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan, pada saat pemerintah menaikan BBM di 2005, terjadi penurunan konsumsi yang drastis. Lalu, pada saat pemerintah menurunkan harga BBM di 2009, konsumsinya kembali tinggi.
Sehingga pilihan mengurangi subsidi BBM dinilai sudah sangat tepat. Karena tidak ada lagi jalan keluar efektif untuk menekan anggaran subsidi. Pemerintah terlambat meningkatkan produksi minyak dalam negeri padahal kebijakan tersebut tidak bisa secara instan terlaksana dalam satu tahun ini. “Opsi yang tersedia, relatif realistis dan efektif untuk mengurangi subsidi sebenarnya hanya tinggal menaikkan harga BBM secara terbatas saja sudah cukup sebenarnya,” jelas Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto yang dilansir detikFinance (26/2/2011).
Di sisi lain, ada pula kekhawatiran bila pembatasan BBM bersubsidi ini jadi dilakukan. Pengamat perminyakan dari Universitas Indonesia, Kurtubi, melihat pengontrolan terhadap pembatasan subsidi BBM akan sulit dilaksanakan karena akan terjadi penyalahgunaan pihak pihak pom bensin asing yang kebanjiran pembeli dan akan lebih diuntungkan. Ia juga tidak sependapat dengan pembatasan kuota pengguna BBM bersubsidi agar beralih dari premiun ke pertamax. Penggunaan minyak diganti dengan minyak tidak visioner, seharusnya dari minyak diganti dengan nonminyak.
Selain itu, pembatasan BBM bersubsidi dengan kuota juga dinilai terburu-buru, sedangkan kesiapan infrastruktur belum memadai dan prosesnya juga baru berjalan dua bulan. Usaha pemerintah apabila terjadi kelangkaan BBM harus lebih mengefektifkan pengawasan. Tidak dengan membatasi kuota dengan mengalihkan kekuarang premium ke pertamax. “Jangan kemudian mengorbankan masyarakat dengan tidak menambah kuota saat terjadi kelangkaan,” ujar Pri Agung Rakhmanto kepada Media Indonesia, Kamis (10/3).
Selama ini, tugas untuk pengawasan merupakan wewenang BPH Migas. Lembaga ini bertugas mengawasi agar BBM bersubsidi diterima orang-orang yang berhak, mencegah gejolak akibat adanya kelangkaan, serta menjaga kuota agar tidak terlampaui. Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan pihaknya tetap akan mengupayakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran jika pun pembatasan konsumsi batal dilaksanakan. BPH Migas sendiri dalam melakukan pengawasan akan bekerjasama dengan pihak dari kepolisian, kejaksaan, Departemen Perhubungan, dan juga Organda.
Sementara itu, mengenai opsi mana yang dipilih, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah belum memutuskan opsi yang dipilih sebab masih menunggu pembahasan untuk dikaji lebih dalam dan ada persetujuan DPR. “Kita mengamati pergerakan harga minyak dunia dan kita sampai sejauh ini belum ada satu pemikiran untuk menaikan harga BBM,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/3/2011). Hatta menghubungkan pengaruh kenaikan harga minyak yang tertolong dengan dengan penguatan rupiah.
Mengingat masalah BBM merupakan masalah yang serius, bukan hanya di Indonesia tapi juga masalah dunia, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, pemerintah harus mempunyai pilihan, apakah menjaga defisitnya makin tinggi atau subsidinya dinaikkan. Harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menaikkan subsidi BBM, sebab dalam masyarakat tidak ada pertumbuhan baru dari industri,” kata Pramono Anung di gedung DPR (9/3).
Sebenarnya Indonesia memiliki sumber minyak dan gas yang melimpah. Konsumsi terus meningkat, sementara eksplorasi minyak terus menurun dari tahun ke tahun. Merosotnya eksplorasi tidak lepas dari kondisi buruk investasi dalam negeri serta korupsi yang merajalela. Selain korupsi, keterbatasan akses data, banyak komponen yang dilanggar dan adanya UU No.22/2001 yang membuat proses untuk melakukan investasi sangat panjang.
Posted by Admin Of Daily Setya News And Setya Blog
on 7:15 AM.
Filed under
indonesia news
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
hmm pusing mikirin negara ini , rakyatnya mau ini tapi pemerintahnya mau gitu . ckckkc
hahaha