Akhir Drama Kemelut PSSI
dunia bola 7:13 AM
Setya News - Menteri Pemuda olahraga akhirnya membekukan kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid. Dilarang menggunakan fasilitas negara serta bantuan APBN dan tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan, hingga terbentuknya pengurus yang baru.
Keputusan ini diambil Menegpora Andi Mallarangeng untuk mencegah terulangnya kegagalan kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di Riau (26/3/2011). Andi menilai pengurus PSSI tidak bertanggungjawab dan tidak transparan menjalankan kongres sesuai dengan amanat FIFA. “Pengurus PSSI tidak kompoten dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, serta agenda kongres,” kata Andi dengan tegas.
Dengan keluarnya pernyataan Menpora ini, Nurdin Halid (NH) dan kawan-kawan tidak bisa lagi menggunakan fasilitas negara. Begitu juga dengan kucuran dana APBN yang selama ini digunakan PSSI dihentikan. Namun demikian, pertandingan ISL serta Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan. KONI/KOI yang ditunjuk Menpora akan bekerjasama dengan penprov PSSI dan klub setempat agar kompetisi liga tetap berjalan, hingga kepengurusan PSSI yang baru terbentuk.
Seperti dilaporkan, kekisruhan dalam kongres PSSI di Riau, Sabtu (26/3/2011) berawal ketika peserta mengeluhkan tidak adanya transparansi PSSI dalam persiapan menggelar kongres. Emosi peserta PSSI kian tersulut karena tidak puas atas akal-akal NH dan kawan-kawan, di mana sekitar 18 anggota yang sudah ditetapkan menjadi anggota kongres di Bali ditolak saat registrasi. Bahkan menurut Usman Fakaubun, pengurus PSSI Papua, kekisruhan yang terjadi merupakan skenario NH dan kawan-kawan karena pendukungnya semakin sedikit. Dari 33 pengurus provinsi, diantaranya 24 sudah bergabung ke kubu perubahan. PSSI akhirnya membuat siasat dengan mempersulit pengambilan ID Card, yang menginginkan kongres batal.
Meski kongres telah dibatalkan sebagian peserta pemilik sah suara tetap melanjutkan kongres. Hingga kemudian mementuk Komite Pemilihan dan Komite Banding melalui voting. Mereka sepakat menyuarakan perubahan di tubuh PSSI dan menyatakan diri mengambil alih kongres dengan alasan telah mencapai lebih dari 2/3 suara PSSI. Sekretaris Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) Tuty Dau mengatakan, sedikitnya 78 pemilik suara PSSI yang telah berada di lokasi kongres sudah memenuhi kuota untuk menggelar sendiri kongres yang ditinggalkan kubu Nurdin Halid. “Jumlah terakhir 78 suara. Sehingga secara statuta cukup untuk menggelar sendiri kongres,” ujar Tuty Dau, Sabtu (26/3/2011).
Setelah pemilik suara memilih anggota Komisi Pemilihan dan Komiten Banding Pemilihan, hasilnya langsung dilaporkan kepada FIFA dan AFC melalui surat elektronik dan juga diserahkan kepada pemerintah, Menpora dan KONI/KOI.
Dalam sidang Komite Asosiasi FIFA, seperti dilansir Liputan6.com (2/3/2011), Indonesia dinyatakan lolos dari sanksi. Keputusan resminya masih menunggu permasalahan ini dibahas lebih lanjut dalam rapat Komite Eksekutif (EXCO) FIFA di Zurich.
Sementara menunggu hasil tersebut, Menpora Andi Mallarangeng mengatakan, pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dengan otoritas FIFA. Selain itu, pemerintah juga siap berdialog dengan pihak-pihak terkait termasuk PSSI demi mendapatkan jalan keluar terbaik bagi dunia sepakbola Tanah Air.
Drama PSSI
Dua kali menjabat sebagai ketua, namun Nurdin masih bersikeras mencalonkan diri sebagai kandidat ketua umum 2011-2015, kendati sebagian kalangan masyarakat sudah tidak menghendakinya. Nurdin sering berlindung di balik statuta FIFA yang sering dipelintir sendiri. Contohnya, sesuai dengan aturan FIFA, pengurus organisasi sepakbola tidak pernah tersangkut pidana, namun Nurdin yang sudah pernah mendekam dalam tahanan ini tetap ingin mempertahankan kekuasaannya.
Sebagai incumbent, Nurdin Halid sejak dini merapatkan barisan para pengurus PSSI untuk menyokongnya maju terus sebagai ketua. Ia tidak enggan menyisihkan yang tidak sejalan dengan pihaknya. NH sering mempertamengkan statuta federasi sepakbola dunia (FIFA) terhadap campur tangan pemerintah yakni, terancam sanksi dari FIFA. Namun demikian masyarakat yang sudah gerah tidak lagi menghiraukan hal tersebut. Masyarakat yang telah lama menginginkan adanya perubahan di tubuh PSSI, merelakan, lebih baik dibekukan FIFA daripada dipimpin Nurdin Halid.Apalagi sejak Kongres Sepakbola Nasional (KSN) di Malang yang digagas Presiden SBY sendiri telah mengamanatkan agar dilakukan restrukturisasi organisasi dalam tubuh PSSI. Namun lagi-lagi PSSI menganggapnya hanya gurauan dan menghiraukan hasil kongres itu. Nurdin malah menuduh pemerintah sudah campur tangan. Padahal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), pemerintah berperan sebagai pembina, pengawas dan fasilitator kegiatan dan pembinaan olah raga di Tanah Air. Namun pemerintah sebagaimana dikemukakan Menpora Andi Mallarangeng, tidak berniat memaksakan kehendak atau melakukan intervensi, dengan harapan PSSI bisa membenahi diri dengan baik.
Namun pasca tidak lolosnya dua kandidat ketua, George Toitutsa dan Arifin Panigoro membuat pemerintah harus mengingatkan. Kala itu Komite Eksekutif PSSI yang bertindak melakukan klarifikasi, dari empat calon yang maju sebagai calon hanya meloloskan Nurdin Halid dan Nirwan Bakri. Pemerintah meminta agar pengurus PSSI mematuhi standar FIFA. Menpora Andi Mallarangeng secara berulang menegaskan agar PSSI menerapkan aturan main yang jelas sesuai pasal Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Sistem Keolahragaan Nasional, Statuta FIFA, dan AFC Diciplinary Code yang sama-sama memiliki semangat, bahwa anggota pengurus sepakbola tidak tersangkut perkara pidana. Sehingga menurut Menpora peraturan yang dibuat oleh FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi.
Dengan gagalnya George Toitutsa dan Arifin Panigoro dari kandidat calon ketua juga sangat memukul harapan publik akan ada figur baru memimpin PSSI untuk penyegaran organisasi. Sejak awal sudah tercium memang aroma dan gelagat pengurus PSSI untuk melanggengkan kekuasaan Nurdin cs dengan mencegal calon lainnya. Seruan suporter pun kian lantang dan meminta pemerintah untuk bertindak tegas. Ribuan suporter sepakbola beramai-ramai berdemonstrasi di Kantor PSSI di Senayan, Jakarta. Karena tidak percaya akan pengurusan PSSI, dalam aksinya para demonstran (23/2/2010) menyegel pintu masuk Kantor PSSI di Kompleks Gelora Bung Karno.
Namun demikian, Nurdin masih bersikeras untuk maju mencalonkan diri menjadi ketua umum PSSI 2011-2015. Meski 83 anggota PSSI pemilik suara mencabut mandat yang sebelumnya sempat diberikan. Mosi tidak percaya ditujukan kepada Ketum, Waketum, dan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Februari lalu. Ditambah dengan pascakeputusan FIFA yang melarang Nurdin Halid mencalonkan diri menjadi Ketua PSSI.
Namun demikian, Nurdin masih bersikeras untuk maju mencalonkan diri menjadi ketua umum PSSI 2011-2015. Meski 83 anggota PSSI pemilik suara mencabut mandat yang sebelumnya sempat diberikan. Mosi tidak percaya ditujukan kepada Ketum, Waketum, dan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Februari lalu. Ditambah dengan pascakeputusan FIFA yang melarang Nurdin Halid mencalonkan diri menjadi Ketua PSSI.
Seperti dilaporkan berbagai media, FIFA juga menolak Nurdin dicalonkan kembali setelah perwakilan Duta Besar Republik Indonesia di Swiss, Djoko Susilo bertemu dengan Presiden FIFA Sepp Blatter. Dari pembicaraan tersebut terkuak, Nurdin Halid telah melakukan kebohongan ke publik. Perihal keputusan FIFA pada Juni 2007 yang sudah melarang Nurdin menjadi Ketua Umum PSSI karena sudah pernah diputuskan bersalah oleh pengadilan dan dihukum. Dan FIFA meminta PSSI melakukan pemilihan ulang Ketua Umum PSSI, kala itu.
Namun surat tersebut tidak diungkapkan, sehingga Nurdin terus melanjutkan kekuasaannya sebagai ketua. Seperti dilansir Tempo (3/3/2011, Djoko mengatakan, seharusnya pengurus PSSI ini sudah ilegal karena telah dianulir FIFA pada bulan Juni 2007. Menurut Djoko, Nurdin dan Nugraha Besoes bisa digugat. Menurutnya selama ini FIFA tidak tahu-menahu kekisruhan mengenai sepabola tanah air, karena mendapatkan informasi sepihak. FIFA tidak pernah mendengar informasi dari pihak lain. Kecurigaan Djoko pun semakin kuat, tatkala orang-orang PSSI setiap kali bertandang ke Markas FIFA di Swiss) tidak berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Swiss.
Namun seperti biasa, PSSI tetap berkelit mengenai surat FIFA yang melarang Nurdin Halid untuk kembali memimpin PSSI. Bahkan pertemuan Joko Susilo dan Rita Subowo dengan Blatter pada Selasa (8/3/2011), menurut Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes hal itu hanyalah sebagai kabar burung. Sebab menurut Nugraha Besoes, bahwa dalam mengeluarkan keputusan, FIFA tidak pernah melakukan sesuatu dengan persepsi pribadi Presiden Joseph “Sepp” Blatter tanpa diputuskan Komite Eksekutif FIFA. Dia tidak mengakui adanya fakta yang terungkap dalam pertemuan duta besar, KONI dengan FIFA.
Pengamat sepak bola, Ari Junaedi melihat PSSI memang suka memelintir fakta. Penyataan Nugraha menurut Ari, merupakan upaya dari PSSI memelintir fakta-fakta yang menjadi kebiasaan sebagian pengurus PSSI. Ari mencontohkan bagaimana PSSI menutup-nutupi surat FIFA pada Juni 2007 yang meminta agar NH tidak maju sebagai ketua umum PSSI. “Jadi tidak ada untungnya jika Dubes Djoko berbohong. Ia melihat ada oknum di PSSI yang punya hobi memelintir fakta,” tandas Ari kepada Kompas.com (9/3/2011).
Sementara itu, melihat desakan masyarakat yang semakin meluas Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional (KPPN) sejak awal ingin mengambil inisiatif untuk segera menyelenggarakan kongres, membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding PSSI. KPPN mengklaim mendapat dukungan 87 suara pengurus PSSI. Namun setelah melalui pembicaraan, sesuai arahan FIFA, akhirnya PSSI tetap dipercaya KONI untuk menyelenggarakan kongres.
PSSI akhirnya kembali menyelenggarakan kongres PSSI di Riau (26/3/2011) untuk membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding guna persiapan sebelum pemilihan ketua PSSI untuk periode 2011-2015 pada tanggal 29 April. Namun menyusul kekacauan menjelang kongres, di mana para peserta merengsek dan mendobrak pintu ruang sidang di Hotel Premiere, Pekanbaru, Riau, kongres akhirnya dibatalkan. Menurut Sekjen PSSI Nugraha Besoes, kongres dibatalkan setelah Nurdin Halid mengadakan pertemuan dengan pihak AFC dan FIFA karena terkait masalah keselamatan setelah melihat suasana di tempat kongres. “Mereka mengatakan ini tidak bisa dilanjutkan lagi, “tandas Besoes di Hotel Aryaduta, Sabtu (26/3/2011).
Terkait dengan klaim sekjen tersebut, perwakilan FIFA dan AFC yang hadir dalam kongres menyebutkan bahwa Sekjen Nugraha Besoes dan kawan-kawan telah melakukan kebohongan publik. FIFA membantah memutuskan penundaan kongres tersebut dengan alasan keamanan.
Posted by Admin Of Daily Setya News And Setya Blog
on 7:13 AM.
Filed under
dunia bola
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
